Legal update: Mengenal Jenis Lembaga Intervensi Dalam Perkara Perdata

Mengenal Lembaga Intervensi Dalam Perkara Perdata

(oleh: Muhammad Kharisma Bayu Aji)


Sumber gambar: https://purwanto-law.com/penegakan-hukum-indonesia/the-law-sign-lambang-penegakan-hukum-di-indonesia-1024x768/

    Dalam proses beracara perkara perdata dikenal adanya lembaga intervensi yang disebut juga sebagai "intervenient" atau "interveneeren" yang bermakna "to intervene third party" yaitu ikut sertanya pihak ketiga menggabungkan diri sebagai pihak dalam proses pemeriksaan perkara perdata yang sedang berjalan atau berlangsung di pengadilan tingkat pertama (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 149). Tujuan dari adanya lembaga intervensi adalah agar terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta menghindari adanya putusan pengadilan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Lembaga intervensi tidak dikenal dalam Herzein Inlach Reglement (HIR) maupun Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG), namun diatur didalam pasal 279 Reglement Rechtvordering (Rv) yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan"

    Pasal tersebut memberikan hak kepada pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap proses pemeriksaan suatu perkara perdata untuk menggabungkan diri dalam perkara tersebut. Pasal a quo diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 3212 K/Pdt/1974 yang menyatakan bahwa "apabila ada pihak ketiga yang mengajukan gugatan intervensi hakim berkewajiban memeriksa dan mengadili gugatan intervensi tersebut". Hal yang perlu dipahami adalah bahwa pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perkara yang sedang berjalan hanya dapat mengajukan gugatan intervensi pada peradilan tingkat pertama yaitu dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan negeri (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 149).

Jenis-Jenis Lembaga Intervens

1. Tussenkomst (Intervention)

    Tussenkomst merupakan pihak ketiga yang mempunyai kepentingan atas objek yang disengketakan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan proses pemeriksaannya pada peradilan tingkat pertama. Dasar alasan dari gugatan dari pihak ketiga ini adalah karena pihak ketiga mempunyai kepentingan terhadap diri sendiri atas objek yang disengketakan para pihak yang sedang berjalan (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 150). Menurut Yahya Harahap syarat utama tussenkomst adalah objek gugatan/permohonan tersebut wajib sama dengan objek gugatan perkara pokok yang sedang disengketakan para pihak yang sedang berperkara. Tussenkomst dapat diajukan dengan formatgugatan maupun format permohonan yang diajukan sebelum agenda sidang pembacaan kesimpulan oleh para pihak (pasal 280Rv). Contoh tussenkomst: A menggugat B karena tanah yang dikuasai B adalah milik A atas dasar Sertifikat Hak Milik atas nama A, pada saat yang sama ternnyata C sudah membeli tanah tersebut kepada B dan dibuktikan dengan adanya Akta Jual Beli tanah yang dibuat dengan akta notariil. Sehubungan dengan hal tersebut C mencoba untuk mempertahankan haknya dengan mengajukan gugatan tussenkomst kepada A sebagai pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap perkara perdata yang sedang berjalan. 

2. Voeging
    Menurut Yahya Harahap, voeging merupakan masuknya pihak ketiga kedalam perkara perdata di tingkat pertama yang sedang berjalan atas kehendak atau kemauan sendiri dengan tujuan untuk membantu dan membela kepentingan salah satu pihak dalam perkara baik penggugat atau tergugat. 

3. Vrijwaring
    Vrijwaring merupakan bentuk masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara perdata di tingkat pertama karena pihak ketiga tersebut ditarik kedalam perkara perdata yang sedang berjalan oleh tergugat agar ikut bertanggungjawab atas perkara yang dituntut oleh penggugat kepada tergugat atau dapat juga disebut dengan penarikan pihak ketiga untuk masuk kedalam proses pemeriksaan perkara perdata. Hal yang membedakan antara vrijwaring dengan voeging dan tussenkoomst adalah dalam vrijwaring  "kehendak" masuknya pihak ketiga tersebut berasal dari tergugat karena tergugat atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut tergugat menjadi pihak yang dirugikan haknya dan digugat oleh penggugat, sedangkan dalam voeging dan tussenkoomst kehendak pihak ketiga untuk masuk kedalam proses pemeriksaan perkara perdata di peradilan tingkat pertama tersebut berasal dari diri pihak ketiga sendiri. Contoh vrijwaring: X menggugat Y karena sudah menjual barang kepada Y yang terdapat cacat tersembunyi didalam barang tersebut sehingga mengakibatkan kerugian bagi X, kemudian karena Y membeli barang tersebu kepada Z maka Y menarik Z untuk ikut bertanggung jawab atas gugatan X kepada Y tersebut karena Z menjual barang yang terdapat cacat tersembunyi kepada Y dan tidak memberitahukan keadaan barang tersebut sebelumnya.




Sumber referensi:
- Yahya Harahap, 2017, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta. 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

PAHAMI PROSES EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA

Image
P AHAMI PROSES EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA sumber gambar:  https://smartlegal.id/galeri-hukum/perlindungan-konsumen/2021/04/13/ini-5-persyaratan-agar-putusan-arbitrase-internasional-berlaku-di-indonesia/ oleh: Muhammad Kharisma Bayu Aji, S.H.   Seiring dengan adanya kemajuan teknologi maka mendorong globalisasi dalam bidang ekonomi yang dibuktikan dengan adanya perdagangan internasional, baik yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu Negara dengan pemerintah di Negara lain ( Government to Government ) maupun badan usaha dari satu negara dengan badan usaha di negara lain ( Business to Business ). Dalam hal demikian maka dibutuhkan adanya sarana hukum yang komprehensif untuk melindungi kepentingan hukum para pihak yang berkepentingan dalam lalu lintas perdagangan internasional tersebut. Salah satu sarana hukum yang diperlukan adalah perjanjian internasional. Dalam pelaksanaannya, suatu perjanjian tidak selalu sesuai seperti yang diharapkan, bahka...
Read more

Kekuatan Mengikat SEMA dalam Penanganan Perkara di Pengadilan

  Kekuatan Mengikat SEMA dalam Penanganan Perkara di Pengadilan   Mahkamah Agung RI sebagai lembaga peradilan tertinggi di empat lingkungan peradilan mempunyai kewenangan untuk memastikan agar peradilan yang berada dibawahnya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap akses keadilan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana diatribusikan dalam Pasal 35 jo. Pasal 79 U ndang- U ndang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang pada intinya mengatur bahwa Mahkamah Agung dapat memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dibawahnya sebagai bentuk pelaksanaan dari fungsi pengaturan dari Mahkamah Agung terhadap lembaga peradilan yang berada dibawahnya . Sebagai tindak lanjut atas fungsi pengaturan tersebut , maka sejak tahun 2012 Mahkamah Agung RI rutin melakukan rapat pleno untuk menginventarisir permasalahan  yang timbul dalam pelaksanaan proses peradilan di Mahkamah Agung RI dan ba...
Read more

Legal update: SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS

SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS (Oleh: Muhammad Kharisma Bayu Aji) Sumber gambar: https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-pt.html Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembangunan sebuah Negara, termasuk Negara Indonesia yang menegaskan dalam konstitusinya yaitu pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan perseroan) yang berperan untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), meningkatkan lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap pendapatan Negara berupa pajak. Mengenai pengertian perseroan sudah dijelask...
Read more