Akibat Hukum Jika Suami Tidak Mengucapkan Ikrar Talak di Sidang Pengadilan

        Akibat Hukum Jika Suami Tidak Mengucapkan Ikrar Talak di Sidang Pengadilan

sumber gambar: olahan sendiri

        Litis finiri oportet, setiap perkara harus ada akhirnya. Pada dasarnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) merupakan akhir dari setiap perkara dalam suatu persidangan. Dimana setelah putusan dijatuhkan oleh majelis hakim, maka dapat dilaksanakan oleh para pihak dalam perkara. Apabila putusan yang bersifat menghukum/ condemnatoir dan Tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, maka untuk mengeksekusi putusan dapat dilakukan melalui mekanisme eksekusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun tidak demikian dengan putusan perkara perceraian khususnya permohonan cerai talak di Pengadilan Agama. Pada dasarnya hak untuk menjatuhkan talak kepada istri merupakan hak individu dari Suami, namun dalam rangka memberikan perlindungan hak-hak istri dan anak-anaknya, maka negara hadir dengan regulasi yang mengatuh tentang penjatuhan ikrar talak yang wajib dilakukan di Pengadilan Agama atas dasar izin dari majelis hakim yang sebelumnya telah memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak yang diajukan oleh Suami/ Pemohon (vide Pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam/ KHI jo. Pasal 66 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Permohonan cerai talak adalah permohonan yang diajukan oleh suami terhadap istri ke pengadilan untuk menjatuhkan talak kepada istri yang pada akhirnya akan memutuskan hubungan perkawinan. Dalam perkara cerai talak, apabila permohonan diterima, maka majelis hakim akan menjatuhkan amar putusan dengan memberikan izin kepada Suami/ Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Istri didepan sidang Pengadilan Agama. Artinya, putusan hakim atas permohonan cerai talak bukan merupakan hal yang final dalam sebuah perkara cerai talak dan masih terdapat bagian penyelesaian suatu perkara yang harus dilalui oleh para pihak yaitu pengucapkan ikrar talak Suami/ Pemohon kepada Istri/ Termohon di depan sidang pengadilan.

Id perfectum est quad ex omnibus suis partibus constant, sesuatu dinyatakan sempurna apabila setiap bagiannya sudah lengkap. Begitu halnya dalam permohonan cerai talak, tidak akan lengkap dan terjadi perceraian apabila suami tidak menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama dengan dihadiri oleh istri atau kuasanya (vide Pasal 131 ayat 3 KHI jo. Pasal 66 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Bahkan apabila Suami tidak menjatuhkan ikrar talak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hak Suami untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Istri gugur dan hubungan perkawinan diantara keduanya tetap ada. Hal ini diatur secara ekspresif verbis dalam Pasal 131 ayat (4) KHI yang berbunyi sebagai berikut:


“Bila Suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh ”


        Berdasarkan penjelasan diatas, apabila Suami/ Pemohon tidak menghadiri dan menjatuhkan ikrar talak kepada istri di sidang pengadilan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak putusan cerai talak mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak Suami untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Istri menjadi gugur dan hubungan perkawinan tetap ada diantara Suami dan Istri.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

PAHAMI PROSES EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA

Image
P AHAMI PROSES EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA sumber gambar:  https://smartlegal.id/galeri-hukum/perlindungan-konsumen/2021/04/13/ini-5-persyaratan-agar-putusan-arbitrase-internasional-berlaku-di-indonesia/ oleh: Muhammad Kharisma Bayu Aji, S.H.   Seiring dengan adanya kemajuan teknologi maka mendorong globalisasi dalam bidang ekonomi yang dibuktikan dengan adanya perdagangan internasional, baik yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu Negara dengan pemerintah di Negara lain ( Government to Government ) maupun badan usaha dari satu negara dengan badan usaha di negara lain ( Business to Business ). Dalam hal demikian maka dibutuhkan adanya sarana hukum yang komprehensif untuk melindungi kepentingan hukum para pihak yang berkepentingan dalam lalu lintas perdagangan internasional tersebut. Salah satu sarana hukum yang diperlukan adalah perjanjian internasional. Dalam pelaksanaannya, suatu perjanjian tidak selalu sesuai seperti yang diharapkan, bahka...
Read more

Kekuatan Mengikat SEMA dalam Penanganan Perkara di Pengadilan

  Kekuatan Mengikat SEMA dalam Penanganan Perkara di Pengadilan   Mahkamah Agung RI sebagai lembaga peradilan tertinggi di empat lingkungan peradilan mempunyai kewenangan untuk memastikan agar peradilan yang berada dibawahnya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap akses keadilan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana diatribusikan dalam Pasal 35 jo. Pasal 79 U ndang- U ndang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang pada intinya mengatur bahwa Mahkamah Agung dapat memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dibawahnya sebagai bentuk pelaksanaan dari fungsi pengaturan dari Mahkamah Agung terhadap lembaga peradilan yang berada dibawahnya . Sebagai tindak lanjut atas fungsi pengaturan tersebut , maka sejak tahun 2012 Mahkamah Agung RI rutin melakukan rapat pleno untuk menginventarisir permasalahan  yang timbul dalam pelaksanaan proses peradilan di Mahkamah Agung RI dan ba...
Read more

Legal update: SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS

SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS (Oleh: Muhammad Kharisma Bayu Aji) Sumber gambar: https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-pt.html Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembangunan sebuah Negara, termasuk Negara Indonesia yang menegaskan dalam konstitusinya yaitu pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan perseroan) yang berperan untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), meningkatkan lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap pendapatan Negara berupa pajak. Mengenai pengertian perseroan sudah dijelask...
Read more