An Introduction of Standard Clause on Indonesia Consumer Protection Law

 An Introduction of Standard Clause on Indonesia Consumer Protection Law


by:

Muhammad Kharisma Bayu Aji, S.H.

Today, after a holistic spread of covid-19 pandemic, the development of trade has become slow down eventhough the government policy to push the increase of  economic development has been practiced. As one of the biggest population country in the world and a part of the giant world trade society, Indonesia have to ensure the protection business activity both for producent and costumer right. One of the most popular policy that regulate the consumer protection right is Law No. 8/ 1999 about Consumer Protection that has been legally binding in the President Habibie era. The regulation has been regulate the consumer  right from the offering stage until the use both for product and/or service.

One of the offering stage that protect consumer from the unlawful act from producent is the regulation of standard clause that regulate in article 18 point (2) Law Number 8/1999 about Consumer Protection Law (for the next sentence only quote as “Consumer Protection Law”). The definition of standard clause is governed by article 1 number 10 Consumer Protection Law below:

“Standard clause is any rule or clause and term condition that have been arrangement and verdicted first as unilateral by business actor that shows in a document and/ or agreement that bind and have to be fulfilled by consumer”

 Basically, standard clause regulation in an agreement between producent and consument is not prohibited as long as they comply the regulation on article 18 point (1) Consumer Protection Law below:

“Producent in order to offer goods and/or service that directed for trade is forbidden to make or declare a standard clause on any document and/or agreement if below:

a.      To declare the liability transfer of producent;

b.      To declare that the producent justify to refuse the delivery back of goods that have been bought by consument.

c.       To declare that the producent justify to refuse the money delivery back that have been paid on goods and/or service bought by consument.

d.      To declare a mandatory rule from consument to producent as directed or indirected to do all individual activity that concern with goods that have been bought by consument with  an instalment process.

e.       To govern about conviction on lost of the use goods or benefit of service that have been bought by consument.

f.        To give right of producent to reduce the benefit of service or decrease the consument welfare that become the object of sale & purchase agreement.

g.        To declare  the consument comply to all regulation include for the new, addition, continue and/or replacement rule that individually made by producent in term when the consument use the service they have bought.

h.        To declare that the consument give a mandatory for producent to burden with guarantee on land (or commonly known as HakTanggungan), pawn, or any guarantee toward goods that have bought by consument with an instalment process.

Moreover, both the producent and consument have to understand and comply the regulation above in order to do agreement between they are, because the consequence when the producent break the rule above is regulated in the same article in point 3 and the impact is the agreement will be null and void or the agreement is considered to never happened for the parties.

Conclusion:

The producent have to comply the regulation about standard clause that regulate in Law Number 8/1999 about Consumer Protection Law in any agreement that made by producent to offer their product or service. Because the impact when the regulation is breaking by the parties is the agreement that include standard clause will be null and void or the agreement is considered to never happened for the parties.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

PAHAMI PROSES EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA

Image
P AHAMI PROSES EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA sumber gambar:  https://smartlegal.id/galeri-hukum/perlindungan-konsumen/2021/04/13/ini-5-persyaratan-agar-putusan-arbitrase-internasional-berlaku-di-indonesia/ oleh: Muhammad Kharisma Bayu Aji, S.H.   Seiring dengan adanya kemajuan teknologi maka mendorong globalisasi dalam bidang ekonomi yang dibuktikan dengan adanya perdagangan internasional, baik yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu Negara dengan pemerintah di Negara lain ( Government to Government ) maupun badan usaha dari satu negara dengan badan usaha di negara lain ( Business to Business ). Dalam hal demikian maka dibutuhkan adanya sarana hukum yang komprehensif untuk melindungi kepentingan hukum para pihak yang berkepentingan dalam lalu lintas perdagangan internasional tersebut. Salah satu sarana hukum yang diperlukan adalah perjanjian internasional. Dalam pelaksanaannya, suatu perjanjian tidak selalu sesuai seperti yang diharapkan, bahka...
Read more

Kekuatan Mengikat SEMA dalam Penanganan Perkara di Pengadilan

  Kekuatan Mengikat SEMA dalam Penanganan Perkara di Pengadilan   Mahkamah Agung RI sebagai lembaga peradilan tertinggi di empat lingkungan peradilan mempunyai kewenangan untuk memastikan agar peradilan yang berada dibawahnya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap akses keadilan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana diatribusikan dalam Pasal 35 jo. Pasal 79 U ndang- U ndang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang pada intinya mengatur bahwa Mahkamah Agung dapat memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dibawahnya sebagai bentuk pelaksanaan dari fungsi pengaturan dari Mahkamah Agung terhadap lembaga peradilan yang berada dibawahnya . Sebagai tindak lanjut atas fungsi pengaturan tersebut , maka sejak tahun 2012 Mahkamah Agung RI rutin melakukan rapat pleno untuk menginventarisir permasalahan  yang timbul dalam pelaksanaan proses peradilan di Mahkamah Agung RI dan ba...
Read more

Legal update: SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS

SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS (Oleh: Muhammad Kharisma Bayu Aji) Sumber gambar: https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-pt.html Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembangunan sebuah Negara, termasuk Negara Indonesia yang menegaskan dalam konstitusinya yaitu pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan perseroan) yang berperan untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), meningkatkan lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap pendapatan Negara berupa pajak. Mengenai pengertian perseroan sudah dijelask...
Read more